Angan para
penyuka balap motor untuk bisa menyaksikan langsung ajang MotoGP pada
tahun 2017 di Sirkuit Sentul, tampaknya hanya mimpi.
Pasalnya,
hingga kini belum ada kepastian yang mendukung terselenggaranya event
internasional itu.
Mulai dari
Keputusan Presiden (Keppres) terkait MotoGPIndonesia hingga dana
penyelenggaraan ajang balap paling bergengsi di dunia itu.
Untuk
Keppres, ditargetkan rampung sebelum akhir bulan ini. Namun, hingga kini tidak
jelas.
Padahal Keppres tersebut akan digunakan sebagai salah
satu syarat saat pemerintah melakukan tanda tangan kontrak dengan Dorna Sport
pada 30 Januari 2016.
“Menurut saya tidak akan terkejar. Harus dijadwalkan
ulang,” ujar Irawan Sucahyono, Circuit Advisor Sentul seperti dikutip dariKompasOtomotif.
Menurut
Irawan, sampai saat ini belum ada pembicaraan antara pemerintah, pihak Sirkuit
Sentul dan Dorna untuk mengatur jadwal ulang.
Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian yang
mendukung terselenggaranya event internasional itu.
Mulai dari Keputusan Presiden (Keppres) terkait MotoGPIndonesia
hingga dana penyelenggaraan ajang balap paling bergengsi di dunia itu.
Untuk Keppres, ditargetkan rampung sebelum akhir bulan ini. Namun,
hingga kini tidak jelas.
Padahal Keppres tersebut akan digunakan sebagai salah satu syarat saat
pemerintah melakukan tanda tangan kontrak dengan Dorna Sport pada 30 Januari
2016.
“Menurut saya tidak akan terkejar. Harus dijadwalkan ulang,” ujar Irawan
Sucahyono, Circuit Advisor Sentul seperti dikutip dariKompasOtomotif.
Menurut Irawan, sampai saat ini belum ada pembicaraan antara pemerintah,
pihak Sirkuit Sentul dan Dorna untuk mengatur jadwal ulang.
Sebab, master plan dan induk penyelenggaraanya masih terus direvisi
sesuai dengan keinginan pemerintah.
“Kemenpora masih mencari jalan keluar dan Sentul sedang memperbaiki
master plan sesuai format master plan Asean Games. Sabtu (23/1/2016) ini, kita
selesaikan revisinya dan Senin (25/1) mulai kita kirim lagi,” ujar Irawan.
Kendala lain, kata Irawan, pemerintah memutuskan agar
penyelenggaraan MotoGP 2017, 2018, dan 2019 di Indonesia tidak
menggunakan dana APBN. Kondisi tersebut membuat proyek ini ambigu.
Sumber : TRIBUNNEWS.COM