Berbagai Masalah Bakal Hadang Pemilu 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengungkapkan adanya potensi permasalahan dalam Pemilu 2014. Hal itu diungkapkan Direktur LPI Boni Hargens di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (9/2/2014).
Boni mengatakan sosialisasi kandidat calon legislatif tidak optimal karena masih didominasi oleh sosialisasi sosok atau figur. "Bukan sosialisasi ideologi dan program kerja yang akan dijalankan pada periode 2014-2019," kata Boni.
Kemudian model kampanye partai politik yang masih bertumpu pada politik visual dengan menjual figur, bukannya gagasan atau program kongkrit.
Boni juga mengungkapkan adanya kecurigaan terhadap netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu masih menjadi beban berat bagi partai politik dan masyarakat pemilih. "Terutama setelah adanya wacana lembaga sandi negara terlibat dalam pengawasan pemilu meskipun kesepakatan sudah dibatalkan," tuturnya.
Apalagi, persoalan DPT sampai saat ini belum tuntas diselesaikan oleh KPU. Terkait itu, kata Boni, ada kecurigaan munculnya kartu pemilih siluman atau surat suara siluman yang bermaksud menggelembungkan suara partai.
Masalah berikutnya, lanjut Boni, persoalan dana saksi yang semula hendak didanai negara. Dana saksi dinilai oleh masyarakat tidak tepat sasaran karena seharusnya partai menyiapkan dana sendiri. Adapula kecurigaan terhadap aparat keamanan yang dalam praktek membantu mengambankan surat suara hasil pencoblosan agar sampai di tangan KPUD atau KPU pusat secara utuh.
"Kecurigaan ini terkait dengan belum adanya mekanisme pengawasan terhadap aparat keamanan dalam melakukan pengamanan surat suara hasil pencoblosan," imbuhnya.
Boni juga mengutarakan Bawaslu tidak bisa menarik jarak dari KPU sehingga cenderung tidak netrak. Sementara politik uang dalam bentuk langsung maupun tidak langsung masih menjadi hantu pemilu 2014. Kemudian, tabulasi suara KPU masih dicurigai sebagai peluang manipulasi suara jika belum disiapkan mekanisme transparansi penghitungan suara yang bisa diamati publik.
Terakhir, ujar Boni, kekerasan politik berpotensi terjadi di daerah yang sentimen primordial masih kental. "Model penggalangan politiknya masih bertumpu pada ikatan kekeluargaan dan pengarus bos lokal masih dominan," ungkapnya.